Kepengurusan “Pendendam” dari KLB Solo

APA saja aturan yang harus diberlakukan dalam sepakbola? Menurut Menpora, Andi Malarangeng cukup digambarkan dalam sebuah kotak segi empat menggambarkan lapangan sepak bola. Segi empat pertama yang berlaku hanya aturan FIFA, yang kedua adalah wilayah di luar stadion berupa aturan seperti dari kepolisian. Segi empat ketiga menyangkut tata kota.

 

Lalu apa segi empat terakhir? Menpora menjelaskan hal itu di depan anggota Komisi X DPR, 28 Februari 2011 lalu  seperti dosen dengan menggambar di sebuah papan tulis. “Dan terakhir segi empat ke empat, ini berlaku hukum Indonesia. Kalau menyangkut aturan pertandingan di lapangan itu 100 persen aturan FIFA, tapi kalau di luar lapangan, ada penonton, ada masyarakat, ada negara, aturan dari negara perlu diperhatikan,” kata Andi.

 

Entah kapan lagi Menpora akan menjelaskan kembali soal sepakbola di depan DPR terkait dengan kisruh di tubuh PSSI yang seolah tak kenal henti. Dulu ia bertindak bak dosen saat sedang ramainya demo terhadap kepengurusan PSSI.Kini saat terjadi berbagai keputusan ngawur dari pengurus PSSI sehingga melahirkan kompetisi ganda, Menpora seperti diam saja dan belum memastikan kapan akan menjelaskan sikap pemerintah kepada DPR, meski telah diminta untuk bertindak cepat menangani persoalan internal PSSI.

 

Sebagai menteri, bisa dibilang Menpora paling peduli soal bola. Mulai dari Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) yang hanya menghasilkan rekomendasi semata, menerima anggota KPPN (Komite Penyelamat Sepak Bola Nasional) sampai memberi tamparan keras kepada pengurus PSSI atas landasan pasal 12 Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional No.3/2005, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.

 

Jika saat itu pemerintah memberi peringatan pada PSSI terkait kontroversi menjelang Kongres, bahkan meminta hasil verifikasi diubah (karena tidak meloloskan George Toisutta dan Arifin Panigoro sebagai calon Ketua Umum), kenapa sekarang tidak melakukan hal yang sama terhadap keputusan PSSI merubah jumlah peserta kompetisi liga profesional, apalagi dengan memberi tiket gratis kepada 6 tim dengan alasan yang ngawur? Bukankah kompetisi ganda ini memberi dampak yang lebih dari sekedar aturan Statuta?

 

Di Solo, usai Kongres yang menghasilkan Kepengurusan dan anggota Exco yang baru, Menpora berpidato dalam penutupan Kongres, memberi pernyataan yang merupakan pesan bagi pengurus baru,” “Kita harus menjadi macan di Asia tenggara, terbaik di tingkat Asia dan mampu berbicara banyak di tingkat dunia. Perlu ada reformasi PSSI sesuai harapan masyarakat. Sudah cukup kita ngurusi pengurusnya. Sudah saatnya pengurus mengurusi para pemainnya,” sambungnya

 

Sekarang sudah enam bulan berlalu, bukannya gerak menuju prestasi yang ada tapi justeru pengurus PSSI lebih sibuk tenggelam dalam dendam masa lalu, membabat habis segala yang berbau Nirwan Bakrie. Tak perduli itu melanggar Statuta sendiri atau melukai nurani. Persipura kehilangan haknya berlaga di Liga Champion Asia. Para pemain muda berbakat tak bisa lagi memperkuat timnas karena turut berlaga di Liga Super Indonesia yang seperti halnya Liga Primer Indonesia lalu menjadi ‘anak haram’ bagi PSSI.

 

Apa yang sekarang terjadi di PSSI bukan lagi urusan PSSI sendiri tapi sudah membuat gerah dan resah masyarakat (ada penonton, supporter, pedagang kecil, pemain dan lain-lain).  Meski tak perlu menggunakan senjata pamungkas berupa pasal dan ayat UU Keolahragaan Nasional, apakah pemerintah akan diam saja menanti gelombang demonstrasi dan penggembokan kantor PSSI?

 

Persoalan PSSI bukan sekedar gambar segi empat semata yang dengan mudahnya digariskan di papan tulis di depan anggota DPR yang hanya terpaku saat itu.

 

*Johannes Sugianto, penyair dan pemerhati sepak bola.

 

 Dimuat di harian Gosport edisi Senin, 12 12 11

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

You may also like...

Leave a Reply