Berkaca dari surat FIFA soal ISL

by Yo Sugianto on Thursday, December 22, 2011 at 11:46pm

BUKAN hal yang mengejutkan jika FIFA bersikap bahwa Liga Super Indonesia (Indonesia Super League) adalah liga liar alias breakaway league, sesuai ketentuan yang ada dalam pasal 18 Statuta FIFA. Itu pula sikap FIFA terhadap Liga Primer Indonesia (LPI) yang diluncurkan akhir tahun 2010 dan menggelar pertandingan perdana Januari 2011. PSSI di bawah Nurdin Halid bersikap sama terhadap LPI, hal yang tak beda dengan apa yang dilakukan oleh PSSI Djohar Arifin saat ini.

Kita coba melihat dari sisi lain soal kompetisi ganda yang terjadi saat ini dan di awal 2011.

Apakah LPI digulirkan karena pengelolaan LSI saat itu dianggap tidak memuaskan, kurang profesional dan sangat merugikan klub-klub pesertanya?

Melihat benang merah perjalanannya, LPI diadakan sebagai alat untuk menumbangkan rezim kepengurusan PSSI di bawah Nurdin Halid yang saat itu memang mendapat banyak kecaman, baik soal prestasi dan berbagai kisruh yang terjadi. Beberapa klub peserta ISL ikut memberontak, dan menyeberang ke LPI seperti Persema dan PSM Makasar. Jargon yang disodorkan adalah “Sepakbola Tanpa APBD”.

Bila LPI memang dimaksudkan sebagai liga baru yang lebih profesional, sebagai koreksi dan alternatif baru sebuah kompetisi yang mandiri (tidak menetek pada APBD seperti jadi jargonnya), kompetisi ini seharusnya tetap berjalan seperti sesuai dengan gegap-gempitanya saat itu. “Kami profesional, klub juga profesional, tidak mengambil uang rakyat seperti klub-klub ISL”, begitu yang sering diulang dan berulang dikatakan para petinggi LPI saat itu.

Perjalanan sejarah mengantarkan LPI dalam akhir yang tidak lagi “haram atau liar” ketika Komite Normalisasi (KN) merangkulnya, menjadikan LPI sebagai bagian dari induk organisasi sepakbola di tanah air. Hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas KN sendiri yang harus membereskan soal LPI dengan tenggang waktu 10 Juli 2011, selain mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) bagi penyelesaian kisruh yang terjadi saat itu.

 

Rangkulan itu berakhir manis dengan adanya memorandum saling pengertian (MoU)antara KN dengan LPI yang ditandatangani oleh Ketua KN, Agum Gumelar dan CEO LPI, Widjanarko pada 9 Juli 2011 beberapa saat sebelum berlangsungnya KLB di Solo yang menghasilkan kepengurusan PSSI saat ini, Djohar Arifin dan Farid Rahman sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum serta 9 anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI. Salah satu butir MoU itu adalah LPI harus menyelesaikan setengah kompetisi yang dijalaninya. Ketentuan ini tak pernah dijalani hingga kini.

Bagaimana dengan LSI atau ISL yang sekarang juga mengalami nasib sama, berstatus anak haram itu?

ISL tetap berlangsung bukan sekedar bondo nekad semata, karena klub pesertanya adalah anggota PSSI juga yang punya hak suara dalam Kongres, klub yang sudah terbukti berjuang berdarah-darah untuk tetap hidup dan menjalani kompetisi LSI pada musim-musim lalu. Bukan klub-klub yang baru dibentuk  oleh konsorsium dengan tokohnya Arifin Panigoro, seperti mayoritas LPI saat itu.

Mereka bersikeras berjalan karena punya landasan kuat yaitu Keputusan Kongres PSSI di Bali tentang ISL sebagai kompetisi resmi untuk kasta tertinggi dan adanya restrukturisasi saham bagi klub-klub yang akan menerima 99% saham dan sisanya 1% (sebagai saham khusus) untuk PSSI. Selain itu keputusan itu juga menyebutkan dengan jelas PT Liga Indonesia (PT LI) sebagai penyelenggara ISL dan Divisi Utama. Bila keputusan ini dianggap salah kaprah misalnya, atau PSSI inginkan pembagian saham yang lebih besar, pengoreksian atas hal ini haruslah dilakukan lewat kongres.

Menganulir atau bahkan meniadakan keputusan ini lewat Rapat Exco saja jelas tidak kuat posisinya karena kongres merupakan forum tertinggi bagi PSSI. Apa jadinya jika hasil forum kongres ini dianggap sampah belaka, sedangkan anggotanya yang memutuskannya masih ada dan sebagian dari mereka itu adalah klub-klub peserta LSI.

Bisakah pengurus PSSI meniadakan keputusan Kongres di Bali itu, terlepas keputusan yang ada dianggap salah kaprah atau tidak adil?. Langkah yang keliru dan sangat gegabah karena merupakan tragedi tersendiri saat pengurus melangkahi keputusan kongres. Preseden buruk bagi generasi mendatang karena pelecehan keputusan kongres.

Surat FIFA tertanggal 21 Desember 2011 tentang penanganan LSI itu justeru menjadi batu ujian yang sangat penting bagi perjalanan PSSI sendiri, karena sudah jelas konsekuensi yang muncul jika PSSI tidak mampu menyelesaikan soal kompetisi ganda ini maka akan ada sanksi seperti halnya ketika KN dibentuk. Apakah bentuk sanksi itu adanya KN jilid kedua masih merupakan tanda tanya besar.

Dalam kaitan itu, jika memang pengurus PSSI mempunyai niat baik untuk memajukan sepakbola sesuai usungan semangat reformasi yang dilontarkan semasa akhir era kepengurusan Nurdin Halid, seharusnya mau melakukan dialog dengan klub-klub peserta LSI. Bukankah pengurus PSSI itu ibarat bapak, dan PSSI itu sendiri induk bagi anggota-anggotanya?. Apakah soal gengsi jika berbicara dengan anak-anaknya?. FIFA sendiri dalam suratnya itu juga menegaskan bahwa merupakan sesuatu yang esensial bahwa PSSI akan mengambil suatu tindakan yang layak. Pengertian “layak” di sini harus disikapi oleh pengurus PSSI dengan kepala dingin dan bijak, menyisihkan kepentingan apapun di luar sepakbola dan sportivitas yang diusung olahraga ini.

Bagi klub-klub peserta LSI sendiri, surat FIFA tersebut juga merupakan tantangan tersendiri apakah mereka memang tetap tegar seperti yang selama ini terdengar ataukah justeru gentar?. Perjalananan dari sepakbola Vietnam mungkin bisa dijadikan cermin soal ketegaran klub-klub di negara sosialis itu ketika mereka mengadakan kompetisi sendiri karena federasinya melakukan pengelolaan yang tidak memuaskan dari berbagai aspek dan unsur bisnis yang jeblok. Terjadi tarik ulur, adu argumentasi dan sebagainya sebelum berakhir dengan manis ketika terjadi perubahan konsep kompetisi menjadi Vietnam Super League terhitung mulai musim 2012-2013. Klub menyetor modal 64 persen ke perseroan penyelenggara kompetisi, sementara VFF sisanya.

Hasil tersebut mendapat dukungan Menteri olahraga Vietnam yang kemudian  menginstruksikan agar federasi sepakbola Vietnam lebih konsentrasi pada pengurusan program pembinaan akar rumput dan pengelolaan timnas saja. Tidak ambil bagian mengelola kompetisi profesional.

Surat FIFA itu merupakan cermin bagi semua pihak yang terlibat dalam persepakbolaan nasional saat ini, dan pemerintah sendiri sebagai Pembina seperti ditentukan dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional (Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan keolahragaan nasional) dalam mengakhiri kisruh di dunia persepakbolaan saat ini.

Semoga pantulan cermin itu tidak menyilaukan nurani dan kehendak hati untuk berbuat lebih baik bagi sepakbola itu sendiri.

 

Sawangan, 2011

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

You may also like...

Leave a Reply